,                                                 follow us :

Kamis, 05 Juni 2014 - 10:20:58 WIB
Ranperda JPKMS di DPRD Medan tak Tuntas
Diposting oleh : Administrator
Jenis Berita: Berita Biasa - Dibaca: 144759 kali

                


Moeslimonline.com - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Jaminan Pelayananan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang digodok panitia khusus (Pansus) di DPRD Medan, tak tuntas. Pasalnya, finalisasi pembahasan Ranperda JPKMS, untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut, terganjal kebijakan pusat.

\"Perjelas kebijakan pusat dan program BPJS penggantinya itu dengan Pemerintah Kota Medan . Jika memang terjadi benturan, segera saja dirumuskan, di close dan tidak usah lagi dilanjutkan,\" papar Salman Alfarisi, anggota Pansus Ranperda JPKMS kepada wartawan di ruang fraksi PKS DPRD Medan.

Menurutnya, munculnya kebijakan pemerintah pusat perihal bergabungnya secara otomatis seluruh program jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, Askes termasuk JPKMS ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Januari 2014 lalu, maka semua anggaran untuk JPKMS sudah dicover oleh pemerintah. Sementara, katanya, Pansus Ranperda Medan Sehat, masih merumuskan pengaturannya secara sistematis, terkait aturan-aturannya.

\"Apakah diserahkan ke pihak ketiga atau dilakukan secara swakelola. Termasuk juga soal verifikasi rumah sakit provider dan anggarannya,\" kata Salman.

Menyikapi soal Ranperda JPKMS yang tak kunjung tuntas, meski pembahasannya memakan waktu hampir 2 tahun tersebut, anggota fraksi PKS DPRD Medan ini menyarankan, agar semua pemangku kepentingan bisa duduk bersama untuk menuntaskannya.

Seperti diketahui, anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan 2014 di Sumut yang ditanggung Pemprovsu sebesar Rp70 miliar. Sementara, untuk Kota Medan, secara keseluruhan ada 60 ribu peserta. Jika dana talangan setiap peserta Rp19 ribu, maka dalam setahun, Pemprovsu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1,368 miliar.

Otomatis, dengan terintrgrasinya seluruh program jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan, maka anggaran untuk program JPKMS juga sudah dicover Pemprovsu. Sementara, sampai saat ini, pembahasan Ranperda Medan Sehat masih juga belum tuntas. Pihak-pihak terkait masih belum bersepakat, apakah program JPKMS tersebut diserahkan ke pihak ketiga atau swakelola.(mso/rah)




Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)